Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini mengungkap kasus dugaan korupsi yang melibatkan pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Dalam kasus ini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini terkait dengan pemberian kredit yang diduga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp11,7 triliun, dengan kerugian yang telah dihitung sementara sekitar Rp900 miliar. Berikut adalah beberapa hal penting terkait kasus ini.
Lima Tersangka Ditetapkan
KPK telah mengumumkan lima tersangka dalam kasus ini, yang terdiri dari dua pejabat tinggi LPEI: Direktur Pelaksana I Dwi Wahyudi dan Direktur Pelaksana IV Arif Setiawan. Selain itu, tiga tersangka lainnya adalah Jimmy Masrin, Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal sekaligus Komisaris Utama PT Petro Energy (PT PE), Newin Nugroho, Direktur Utama PT PE, dan Susy Mira Dewi Sugiarta, Direktur Keuangan PT PE.
Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, kelima individu ini belum ditahan. Kasus ini pertama kali diselidiki oleh KPK pada Maret 2024, dan statusnya dinaikkan menjadi tahap penyidikan pada Februari 2025.
Modus Operandi: Konflik Kepentingan dan Pemalsuan Dokumen
Menurut Kepala Satuan Tugas Penyidikan KPK, Budi Sokmo Wibowo, pemberian kredit kepada PT PE diduga melibatkan benturan kepentingan antara pihak LPEI dan PT PE. Kedua belah pihak diduga telah bekerja sama untuk mempermudah proses pemberian kredit, meskipun PT PE tidak memenuhi syarat untuk mendapatkannya.
Selain itu, PT PE diduga telah memalsukan dokumen penting seperti purchase order dan invoice untuk mendapatkan pencairan kredit. Mereka juga diduga melakukan manipulasi laporan keuangan atau window dressing. Penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian turut menjadi salah satu faktor kerugian negara.
Kerugian Negara: Rp 900 Miliar Hingga Potensi Rp 11,7 Triliun
KPK mengungkapkan bahwa pemberian fasilitas kredit kepada PT PE telah menyebabkan kerugian negara sekitar US$60 juta atau sekitar Rp900 miliar. Namun, kerugian ini hanya berasal dari satu debitur, yaitu PT PE. Total potensi kerugian negara akibat pemberian kredit kepada sebelas debitur lainnya diperkirakan mencapai Rp11,7 triliun.
‘Uang Zakat’: Skema Rasuah yang Terungkap
Salah satu temuan penting dalam penyelidikan ini adalah permintaan ‘uang zakat’ oleh direksi LPEI dari debitur. Uang ini adalah komisi yang diminta oleh petinggi LPEI, berkisar antara 2,5 hingga 5 persen dari jumlah kredit yang disalurkan. Modus ini semakin memperburuk dugaan adanya praktik korupsi dalam pemberian fasilitas kredit tersebut.
11 Debitur yang Terlibat
Hingga saat ini, KPK baru mengungkap satu dari sebelas debitur yang terlibat dalam kasus ini. Penyidikan lebih lanjut sedang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan lain yang menerima fasilitas kredit dari LPEI, dengan sektor yang terlibat antara lain perkebunan, pengiriman (shipping), dan energi. Hal ini menunjukkan betapa luasnya dugaan korupsi ini, yang melibatkan sejumlah perusahaan besar dan merugikan negara dalam jumlah yang signifikan.
Penutupan
Kasus ini mengungkapkan penyalahgunaan wewenang dalam lembaga keuangan negara yang seharusnya mendukung sektor ekspor dan perekonomian Indonesia, namun malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan potensi kerugian negara yang sangat besar, kasus ini menjadi perhatian utama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Diharapkan pihak berwenang dapat mengungkap lebih dalam mengenai skema dan pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi besar ini.